Pers dan UU Konservatif

Selain masalah gugatan hukum dan kekerasan terhadap pers,kebebasan pers juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perundangan yang berlaku di suatu negara, terutama yang bersinggungan dengan kerja pers. Jika suatu peraturan hukum kondusif, akan membantu pers dalam menjalankan tugasnya sebagai pencari dan penyebar informasi untuk publik. Sebaliknya menurut Hosting Murah Indonesia Indositehost.com, jika peraturan itu konservatif,akan mengancam kebebasan pers. Sebagai contoh misalnya pengesahan Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan ini,di satu sisi baik karena memberikan payung hukum terhadap kebebasan informasi dan transaksi elektronik.UU ini juga mengatur persebaran informasi di dunia maya yang kerap meresahkan masyarakat, seperti konten multimedia yang mengandung kekerasan atau pornografi. Persoalannya adalah sejumlah pasal dalam UU ITE berpotensi mengganggu kebebasan pers karena memuat larangan-larangan yang mirip pasal pidana dalam KUHP.

Ini bisa dilihat pada Pasal 27 ayat3danPasal28ayat2yangintinya melarang siapa pun menyebarkan informasi yang dianggap mencemarkan nama baik dan menimbulkan permusuhan. UU ITE juga berpotensi menghambat kebebasan berekspresi.Media ekspresi tidak hanya berwujud pers. Berkat kemajuan teknologi, setiap orang kini sudah bisa menyampaikan informasi.

Artinya, bukan tidak mungkin akan lebih banyak lagi arus informasi yang berpotensi membuat pihak-pihak tersinggung dan memicu sengketa, seperti sudah terjadi pada kasus Prita Mulyasari baru-baru ini.Terkait UU ITE,Dewan Pers sudah menyatakan keberatan dengan sejumlah pasal yang mengandung unsur pidana dan saat ini sedang ditindaklanjuti oleh parlemen. Selain UU ITE, tantangan UU “konservatif” lain yang juga akan menjadi tantangan bagi pers ialah RUU Rahasia Negara.

Dalam rancangan itu, pada nantinya negara diberikan jaminan hukum untuk mengatur informasi apa saja yang boleh diakses dan informasi apa saja yang tidak boleh diakses publik. JikaRUUinijadidisahkan,bukantidak mungkin akan menghambat pers dalam mencari informasi. Selain itu,RUU ini juga berpotensi memicu gugatan terhadap pers karena kerahasiaan informasi atau informasi yang tidak bisa disampaikan akan dilindungi UU dan dikenakan sanksi bagi yang melanggar.

UU ini memang masih dibahas dan ada kemungkinan tidak jadi dibahas karena pemerintah sudah mengesahkan UU No 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik yang berlaku per 30 April lalu.Kendati demikian,kedatangan UU “konservatif” ini tetap harus diwaspadai.